Kepahiang, www.jejakdaerah.com – Kejaksaan Negeri Kepahiang membentuk satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Tanah dan Mafia Pupuk,Jum’at (28/01) dihalam Kejaksaan Negeri Kepahiang.
Melalui SK Nomor : 08/L.7.18/Dek.1/01/22 yang memiliki tugas penegakan hukum baik preventif maupun represif terhadap adanya praktik mafia tanah dan pupuk khususnya yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pemangku kebijakan ( stakeholder) di wilayah Kabupaten Kepahiang. Untuk itu Kejari Kepahiang menyediakan Hotline yang secara mudah diakses oleh masyarakat melalui nomor telepon dan WhatsApp di 0812 7962 0917.
Kepala kejaksaan Negeri Kepahiang Ridwan, SH, Didampingi Kasi Intel Sudarmanto, SH, MH., Kasi Datun Erwina Dimatnusa, SH,MH,., Kasi Pidsus Dwi Nanda Saputra, SH, MH., Kasi BB Renaldo Ramadhan SH, MH., mengatakan dengan launching satgas dan adanya nomor Hotline masyarakat bisa dengan mudah melaporkan apabila menemui permasalahan terkait pupuk bersubsidi dan mafia tanah.
” Kita Launching Satgas dan nomor Honline agar masyarakat bisa dengan mudah melaporkan apabila ditemui ada mafia pupuk dan tanah” Ujar Kajari.
Selain itu Kejari Kepahiang juga membentuk tim Pakem yang bertujuan untuk menerima dan menganalisa laporan atau informasi aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat serta mengetahui dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum di kabupaten Kepahiang,
” Selain satgas Mafia Tanah kita juga membentuk tim Pakem, guna menindak aliran kepercayaan yang dinilai mengganggu ketertiban dimasyarakat ” Ujarnya.
Ditambahkan Kajari untuk kegiatan Pakem atas saran dari Gubernur Langsung yang akan memerintahkan anggaran pakem ke APBD karena kalau dari kejaksaan hanya dapat dilakukan satu pertemuan dalam setahun.
” Sentra Pakem sangat luas aliran Kepercayaan, Aliran keagamaan dan faham aliran apapun yg meresahkan. Sehingga bantuan anggaran dari APBD yang diinstruksikan Gubernur nantinya sangat bermanfaat untuk hal ini ” pungkasnya. (Red)
