BENGKULU UTARA, jejakdaerah.com – Penjahit lokal yang berada di Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara merasa kecewa kepada pemerintah daerah setempat.
Pasalnya melalui suku Dinas Pendidikan Bengkulu Utara di tahun 2020 ini, ada pengadaan seragam gratis untuk siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Namun, didalam pelaksanaan pembuatan seragam gratis ini tanpa melibatkan para penjahit lokal. Melainkan pembuatan baju seragam sekolah dikerjakan oleh CV Mitra Usaha yang berada di Yogyakarta.
Tidak tanggung-tanggung Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara gelontorkan anggaran 1.5 miliar rupiah untuk pembuatan seragam sekolah ini.
Diungkapkan Ketua Persatuan Penjahit Kota Argamakmur, Yusmeri. Ia sangat menyayangkan pembuatan baju seragam sekolah gratis ini tanpa melibatkan para penjahit lokal.
“Kenapa yang mendapatkan pengadaan ini justru penjahit dari luar daerah yang jauh disana,” ujar dia.
Yusmeri menilai, pengadaan seragam sekolah gratis ini terkesan ditutup-tutupi, seharusnya terbuka dan diumumkan, agar kami penjahit lokal bisa ikut berpartisipasi.
“Jika ada pemberitahuan, setidaknya para penjahit lokal yang ada di dalam daerah bisa turut berpartisipasi mengikuti proses lelang,” kata dia kepada wartawan, Jumat (03/07/2020).
Lanjut Yusmeri, pengusaha jahit disini juga banyak yang berkompeten, memiliki izin usaha resmi, memiliki badan hukum resmi, memiliki administrasi izin perusahaan resmi.
“Di daerah kita banyak memiliki tenaga penjahit yang berkompeten. Kenapa mesti dari luar daerah, kami menduga ada KKN dalam tender/lelang ini,” ungkap dia.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Agus Haryanto dikonfirmasi menjelaskan, bahwa untuk lelang pengadaan pembuatan seragam sudah diumumkan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab.
Agus juga mengatakan, bahwa siapa saja boleh untuk mengikuti lelang pengadaan seragam sekolah tersebut.
“Secara sistem sudah diumumkan di ULP, yang memiliki kewenangan dan terbuka untuk umum. Kita tidak membatasi, siapa saja boleh masuk, karena ketentuannya seperti itu,” papar dia.
Bukan pihaknya tidak bisa memberdayakan penjahit lokal, ditambahkan Agus, namun dalam hal ini harus dilakukan sesuai prosedur.
“Sistem kita tidak bisa menunjuk langsung satu orang, karena semua orang punya hak. Namun kita tetap mengusahakan untuk memberdayakan penjahit lokal, tetapi tetap dengan prosedur,” pungkas dia. [nov]
