Seluma, www.jejakdaerah.com – Menindaklanjuti tentang adanya dugaan PNS yang rangkap jabatan sebagai perangkat desa. Camat Seluma Barat dan Sekdes Lubuk Lagan memenuhi panggilan Dinas PMD, Senin (04/10).
Namun Camat Seluma Barat, Poniman membantah kedatangan mereka ke DPMD bukan lantaran adanya surat pemanggilan dari Dinas. Melainkan mereka memberikan klarifikasi kepada dinas terkait PNS yang rangkap jabatan sebagai perangkat desa.
“Saya datang dengan Sekdes hanya klarifikasi ke Dinas PMD ” ujar Poniman.
Ia menerangkan bahwa penyeleksian dan pengangkatan perangkat desa, desa lubuk lagan pada tahun 2018 jelas sudah memenuhi prosedur dan aturan yang ada.
” Masalah aturan pengangkatan perangkat desa waktu itu Kami berpedoman pada Perda dan Permendagri” terangnya.
Di sisi lain PLT Dinas pemberdayaan dan Desa Agusjun Fadillah menuturkan bahwa kedatangan Camat dan Sekdes hanya menerangkan secara lisan.
“Tadi ada camat dan sekdes yang datang ke PMD, hanya menerangkan secara lisan tentang pengangkatan perangkat desa itu, namun akan disusul dengan keterangan secara tertulis ” tutur Agus.
Ia menegaskan nantinya perangkat desa yang rangkap jabatan sebagai PNS akan kami panggil.
Untuk diketahui aturan Permendagri dan perda tentang ASN adalah sebagai berikut :
Permendagri No 67 tahun 2017
1.Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
2.Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan tunjangan lainnya yang sah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
Perda no 7 tahun 2016
1.Pegawai Negeri Sipil daerah yang akan mencalonkan diri menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian
2.Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa Tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negri Sipil
3.pegawai negeri sipil daerah yang diangkat sebagai perangkat desa tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagai perangkat desa.(Tyo)
